Pages

Minggu, 16 Mei 2010

PENGANTAR ILMU HUKUM


PB :           TEORI BERLAKUNYA HUKUM
SP  :           a. Filosofis
                  b. Sosiologis
                  c. Yuridis

a.      Teori Berlakunya Hukum secara Filosofis
1.      Keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan merupakan tujuan dari pembuatan hukum.
2.      Penyebab Orang Menaati Hukum
û  Teori Teokrasi (Teori Ketuhanan)
Di dunia barat sebelum zaman Renaissance , orang menganggap “Hukum itu Kemauan Tuhan”, dimana huum ini berlaku atas kehendak Tuhan.
û  Teori-teori Perjanjian
Pada zaman Renaissance , orang beranggapan bahwa “Dasar Hukum adalah Rasio (akal) Manusia” , dimana pada abad hukum yang rasionalitas “Negara merupakan organisasi yang terbentuk karena ada suatu perjanjian yang diadakan dengan sukarela antara orang yang satu dengan orang yang lain.
û  Teori Kedaulatan Negara
Pada abad ke-19,”Hukum adalah Kehendak Negara dan Negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas”. Menurut Hans Kelsen (Reine Rechtslehre) dan Wiener Rechtsshule, hokum sebagai “ Wille des Staates” yang artinya bahwa hokum adalah “Kemauan Negara”. Menurut Kelsen orang tidak menaati hokum sebabnegara menghendakinya, orang taat pada hokum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah Negara. Teori ini mendapat pembelaan dari Kranenburg yang beranggapan bahwa sungguh-sungguh hokum itu berfungsi menurut suatu hokum yang real dengan menggunakan metode empiris-analytis.
û  Teori Kedaulatan Hukum/ Theorie van de Rechtssouveeiniteit
Pada abad ke-20 teori Kedaulatan Negara mendapat pertentangan dari seorang mahaguru di Universitas Leiden yang bernama Prof. Mr. H. Krabbe. Menurutnya, hokum itu ada karena tiap-tiap orang memiliki perasaan bagaiman seharusnya hokum itu. Hanya kaidah yang timbul dari perasaan hokum seseorang, mempunyai kekuasaan / kewibawaan (gezag). Teori ini disebut teori kedaulatan hokum. Kelemahan dari teori ini adalah apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hokum, maka hokum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tak terhingga, sehingga masyarakat menjadi kacau. Oleh sebab itu, tatatertib masyarakat menghendaki adanya hokum yang sama bagi tiap orang. Melihat kelemahan itu Krabbe kembali mengemukakan pendapatnya  hokum berasal dari perasaan hokum dari anggot suatu masyarakat.
Dari bermacam-macam teori tersebut dapat disimpulkan sebagian kaidah-kaidah ditaati ,olek karena ada paksaan (sanksi) social. Dari uraian diatas ilmu hokum dibagi menjadi dua pengertian yaitu kekuasaan (hokum) dan kekuatan ( politik).
Ø  Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belm tentu menerima paksan tersebut sebagai sesuatu yang sah serta sesuai dengan perasaan hukumnya
Ø  Kekuatan itu baru merupakan kekuasaan apabila diterima, oleh karena dirasa sesuai dengan perasaan hokum orang yang bersangkutan, atau oleh karena badan yang lebih tinggi diakui sebagai penguasa (autoriteit).

b.      Teori Berlakunya Hukum secara Sosiologis
Menurut ahli Sosiologi dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum ialah Seluruh Masyarakat” , yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga social. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembada-lembaga social.

c.       Teori Berlakunya Hukum secara Yuridis
Kualifikasi kaidah hokum berasal dari pendapat umum,dimana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi, sebelum dapat berlaku umum di masyarakat, maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa social tertentu harus diberi suatu bentuk (vorm) tertentu. Bentuk tersebuit merupakan apa yang disebut sumber hokum formil.

PB       :           LINGKUNGAN KUASA HUKUM
SP        :           Teori-teori Lingkungan Kuasa Berlakunya Hukum

  1. Pembagian Hukum Menurut Sumbernya
a. Hukum Tertulis
2.      Hukum Undang-Undang, yaitu hokum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
3.      Hukum Traktat,  yaitu hokum yang ditetapkan oleh Negara-negara yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian.
b.      Hukum Tidak Tertulis
2.      Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat, yaitu hokum yang terletak dalam suatu peraturan kebiasan atau suatu peraturan adat istiadat, dan yang mendapat perhatian dari para penguasa masyarakat.
3.      Hukum Yurisprudensi, yaitu hokum yang terbentuk karena putusan hakim
4.      Hukum Ilmu, yaitu hokum atau saran-saran yang dibuat olehilmu hokum dan yang berkuasa dalam pergaulan hokum. Jadi, hokum yang terdapat dalam pandangan-pandangan para ahli-ahli hokum yang terkenal dan yang sangat berpengaruh.

  1. Pembagian Hukum Menurut Masa Berlakunya
2.      Sphere of time
3.      Sphere of space
4.      Personal sphere
5.      Material Sphere

  1. Pembagian Hukum Menurut Sanksinya
2.      Hukum Memaksa ialah hokum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampikan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hokum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hokum yang mempunyai paksaan mutlak (absolute).
3.      Hukum Mengatur (hokum menambah) ialah hokum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua pihak dapat menyelesaikan soal mereka dengan membuat sendiri suatu peraturan, maka peraturan hokum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan, tidak perlu dijalankan. Maka hokum mengatur ialah hokum yang biasanya dijalankan, bilamana kedua belah pihak tidak membuat sendiri suatu peraturan atau membuat sendiri suatu peraturan tetapi tidak lengkap.

  1. Pembagian Hukum Menurut Isinya
1.   Hukum Publik
Hukum yang mngatur tata Negara yaitu mengatur cara badan-badan Negara menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hokum yang diadakan antar Negara sebagai pemerintah dan para individu atau yang diadakan antara masing-masing badan Negara itu.
·         Hukum Acara
o   Hukum Acara Administrasi
o   Hukum Acara Privat
o   Hukum Acara Pidana
·         Hukum Perburuhan
·         Hukum Pajak
·         Hukum Internasional
2.      Hukum Privat
Mengtur tatatertib masyarakat mengenai keluarga dan mengenai kekayaan individu yang satu dengan yang lainnya ,antara individu dan badan Negara.
·         Hukum Perdata
·         Hukum Dagang
3.      Hukum Perselisihan
Hukum ini menerangka peraturan apa yang menjadi peraturan hokum atau hokum mana berlaku mengenai suatu hubungan.
·         Hokum Perselisihan Nasional
o   Hukum Intergentil
o   Hukum Interlokal
o   Hukum Interregional
o   Hukum Antar Agama
·         Hukum Perselisihan Internasional
4.      Hukum Ekonomis
Hokum yang mengatur dan memimpin segala aktivitas individu maupun pemerintahan di segala bidang perekonomian.
5.      Hukum Pidana
Hokum yang menerangkan perbuata mana yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, serta hukuman mana yang akan dijatuhkan kepada kejahatan atau pelanggaran. Pidana tidak bertugas membuat petunjuk hidup, tetapi hanya membuat sanksi lebih keras atas pelanggaran beberapa petunjuk hidup yang telah dibuat oleh hokum privat atau hokum public.
6.      Hukum Transitur (hokum antar waktu)
Hak-hak yang diprroleh karena hokum lama tidak dengan begitu saja dapat dilenyapkan.

PB       :           TUJUAN HUKUM
SP        :           Berbagai Teori Tujuan Hukum

  1. Van Apeldoorn (Inleiding tot de studie van het Nederlandese recht)
Tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat  secara adil dan damai, dimana teori ini merupakan gabungan dari teori:
û  Aristoteles ( Ethica Nicomacheia dan Rhetorica )
Hukum bertujuan menciptakan keadilan,yaitu memberi apa yang menjadi haknya kepada tiap-tiap orang. Ia mengenal dua macam keadilan yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief.
N  Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.
N  Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya denga tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
û  Jeremy Bentham/ Teori Utilitis ( Introduction to morals and legislation )
Hokum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang, dimana apa yang berfaedah bagi orang satu mungkin merugikan orang lain, sehingga hokum ialah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, bentham menitik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsure keadilan.

  1. Mr J. H. P. Bellefroid (Inleiding tot de Rechtswetenschap)
Teori ini juga merupakan gabungan dari teori Aristoteles dan Jeremy Bentham, dimana dalam teori ini isi hokum harus ditentukan menurut dua azas , yaitu  keadilan dan faedah.

  1. Prof. Subekti, S.H. (Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan)
Hokum itu mngabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

  1. Prof. Mr J. van Kan (Inleiding tot de Rechtswetenschap)
Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu serta menjamin adanya kepastian hokum dalam pergaulan manusia, dimana hokum mengandung suatu pertimbangan kepentingan  antara kepentingan masyarakat satu dengan kepentingan masyarakat yang lain serta kepentingan anggota masyarakat dengan kepentingan masyarakat.

  1. KUH Perdata 1946
Tugas hokum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan dalam pergaulan masyarakat. Dimana hokum memiliki dua tugas yaitu menjamin keadilan serta hokum harus tetap berguna, disamping itu hokum bertugas polisinil ( menjaga supaya masyarakat tidak mengadili sendiri)

  1. Teori Etis
Teori ini mengajarkan bahwa hokum semata-mata menghendaki keadilan, karena menurut teori ini, isi hokum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

  1. Geny (Science et technique en droit prive positif)
Hokum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

PB       :           BERBAGAI DEFINISI HUKUM
SP        :           a. Dari Aliran Dogmatik
                        b. Dari Aliran Non Dogmatik

a.      Dari Aliran Dogmatik
1.      Utrecht
Hukum ialah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tatatertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu
2.      S. M. Amin, S.H
Hukum ialah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi
3.      J. C. T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H
Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkingan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaranmana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.
4.      M. H. Tirtaatmidjuju, S.H
Hokum ialah semua aturan yang harus diturun dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu.

b.      Dari Aliran Non Dogmatik
Hukum ialah:
a.       Peraturan mengenai tingkah lakumanusia dalam pegaulan masyarakat
b.      Peraturan-peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang
c.       Peraturan itu bersifat memaksa
d.      Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar